Satgas Pemberantas Judi Online akan menutup layanan top up judi online pulsa untuk game online yang terafiliasi dengan judi Online.
Satgas Pemberantas Judi Online
Mereka bergerak langsung yang di mulai dari minimarket terdekat. Hari ini Satgas menggelar rapat koordinasi tingkat menteri di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rapat di pimpin Menko Polhukman Hadi Tjahjanto selaku Ketua Satgas. Rapat ini dihadiri Menkominfo Budi Arie Setiadi hingga kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Dia mengungkap tercatat 2,3 juta warga Indonesia bermain judi Online, dan 80 ribu di antaranya anak berusia di bawah 10 tahun.
Pemberantasan judi online,perlu juga dipikirkan atau dibuat aturan turunannya yang mengatur sanksi bagi para pelaku dan penyedia judi online karena kalau tidak maka Keppres itu kurang aktif. Pemain judi online terbanyak dari rentang usia 30 sampai 50 tahun mencapai 1,64 juta orang. Masyarakat yang bermain judi online rata-rata berasal dari kalangan menengah ke bawah, dengan nilai transaksi sekali main Rp 10 ribu sampai Rp 100 ribu. Ini rata-rata kalangan menengah ke bawah yang berjumlah 80% dari jumlah pemain 2,37 juta.
Upaya Satgas Berantas Judi Pada Anak Usia 10 tahun
Untuk mendukung upaya percepatan pemberantasan perjudian daring secara terpadu dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Satgas. Satgas ini memiliki tiga tugas pokok. Pertama, satgas bertugas mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum judi online secara efektif dan efisien. Kemudian, satgas juga bertugas untuk meningkatkan koordinasi antar kementerian lembaga dan kerja sama luar negeri dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum judi online.
Selain itu, satgas juga bertugas menyelaraskan dan menetapkan pelaksanaan kebijakan strategis serta merumuskan rekomendasi dalam mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum judi online. Dalam pasal 13, tertuang masa kerja Satgas yakni berlaku sejak keppres ini ditetapkan Jokowi hingga Desember 2024. Meski begitu, masa kerja Satgas dapat diperpanjang dengan Kepres baru. Adapun susunan anggota Satgas dalam pasal 5 terdiri atas:
- Ketua Satgas: Menko Polhukam
- Wail Ketua Satgas: Menko PMK
- Ketua Harian Pencegahan: Menkominfo
- Wakil Ketua Harian Pencegahan: Dirjen Informasi dan Komunikasi Publi pada Kemenkominfo
Baca Juga: Apotek Menjual Sabu, Di Gerebek Polisi Buleleng Bali
Pemerintah Harus Mampu Hapus Situs Judi Online
Pemerintah harus bisa berani menindak para oknum yang berada di balik layar dari situs judi online. Mengingat, diduga orang-orang tersebut didukung oleh para pemilik modal. Kita tahu bahwa praktek judi online ada yang membekingnya, oleh orang kuat baik dari sisi jabatan maupun modal, pemerintah punya keberanian untuk menumpasnya. Sehingga implementasi dapat dilakukan secara serius, efektif, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Bahkan jika memungkinkan judi online dapat dicegah sejak dini dengan cara menghapus aplikasi atau akses secara permanen. Simak terus berita yang kami berikan untuk informasi lebih lanjut di storyups.com.