Seminar MN KAHMI : Pemerintah Diharapkan Lindungi UMKM

Seminar MN KAHMI : Pemerintah Diharapkan Lindungi UMKM

ZONAINDONESIA.ID- Wakil Sekjen Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI), Atho Ismail mengharapkan Pemerintah memberikan perlindungan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Perlindungan perlu diberikan agar UMKM dapat bertahan di situasi yang sulit selama Pandemi Corona. Banyaknya jumlah UMKM belum sebanding dengan kualitas UMKM yang ada. Perlindungan dan bimbingan perlu diberikan agar UMKM memiliki daya saing lebih.
Perlindungan dan bimbingan itu bisa diberikan dalam bentuk modal kerja dengan bunga rendah. Selain itu bisa berupa akses pemasaran dalam dan luar negeri, Serta pemberian lahan pertanian dan perkebunan, perlindungan dari produk negara asing dan lain lain.

“Dengan Perlindungan dan bimbingan (ke UMKM), diharapkan UMKM bisa Naik Kelas,” ujar Pria yang biasa disapa Atho itu. Dengan adanya perlindungan dan bimbingan terhadap UMKM diharapkan, usaha mikro menjadi usaha kecil, yang kecil menjadi menengah yang menengah menjadi besar. “Dengan kenaikan kelas UMKM diharapkan dapat mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial,” ujar Atho.
Atho juga berharap ada upaya yang sungguh sungguh dan berkelanjutan agar apa yang dicita citakan terwujud.

Senada dengan Atho, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia (DPP REI) P. Toto Lucida, mengharapkan adanya proteksi bagi UMKM, Toto biasa disapa, mengharapkan BPHTB bisa dihapuskan. Selain itu juga Toto berharap adanya penundaan cicilan bagi pengambil Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di tengah situasi Pandemi Corona ini.
Toto menjelaskan menjadi developer itu berawal dari UMKM. Menurutnya, bila UMKM Developer ini dibantu, maka ada potensi pasar yang masih bisa digarap di sektor rumah bersubsidi ini. “Masih ada kuota 11 juta rumah bagi kelompok sederhana, dan baru terpenuhi sekitar 1 juta unit,” ujar Toto.

Di tengah situasi Pandemi Corona, banyak sektor yang mengalami penurunan. Namun untuk segmen rumah bersubsidi masih tetap bisa bertahan di tengah terjangan corona.
Apabila Segmen ini digalakan, maka akan terserap sekitar 30 juta tenaga kerja. Dan Toto menyatakan bahwa modal untuk menjadi pengembang perumahan kelas ini pun tidak banyak yaitu sekitar 10 Milyar. “3 Milyar dari modal sendiri. 7 milyar dari Perbankan,” ujar Toto.

Untuk itu, ia mengajak pengusaha KAHMI untuk bekerja sama membangun sektor perumahan kelas sederhana ini. Kolaborasi antar pihak menjadi salah satu kunci kemajuan UMKM terutama UMKM di Sektor Pembangunan rumah sederhana peluang sektor ini semakin terbuka ketika ada kebijakan fiskal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah. Stimulus Keuangan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21/PMK.010/2021/ tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah (DTP) tahun anggaran 2021. “DTP 100 % untuk dibawah 2 M. 50 % untuk harga 2-5 M,” ungkap Toto.

Tantangan utama para pengembang perumahan adalah menjaga arus keluar masuk kas. Selain tantangan, pasti adapula masalah yang dihadapi UMKM. Menurut Pendiri dan Pembina UKM Center FEB Universitas Indonesia masalah utama yang dihadapi UMKM adalah pencatatan keuangan usaha. Mmenurutnya Pelaku UMKM sering mencampuradukan keuangan pribadi dan usaha. “ Harusnya dipisah antara (uang) pribadi dan usaha,” ujar Nining.

Dan persoalan yang lebih parah terjadi pada sektor mikro. Banyak Pelaku usaha mikro yang memang enggan untuk membesarkan usahanya. Selain itu mereka takut terkena pajak.Pemerintah Diharapkan Lindungi UMKM.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *