DPP Santri Pasundan Akan Lakukan Judicial Review Terhadap PERPRES MIRAS

DPP Santri Pasundan Akan Lakukan Judicial Review Terhadap PERPRES MIRAS

ZONAINDONESIA.ID- Terbukanya izin investasi untuk industri minuman keras (MIRAS) baik skala Besar maupun skala kecil yang ditandatangani presiden Jokowidodo yang dituangkan dalam peraturan presiden (PERPRES) no 10 tahun 2021 tertanggal 2 februari 2021 merupakan turunan dari UU nomor 11 tentang Ciptakerja. Sejak tahun ini Pemerintah menetapkan industri minuman keras sebagai daftar positif investasi (DPI) padahal sebelumnya merupakan bidang usaha tertutup.

Dalam lampiran III perpres 10/2021 ini pemerintah mengatur empat klasifikasi miras dalam bidang usaha yaitu pertama Industri MIRAS mengandung Alkohol, kedua Industri MIRAS mengandung alcohol berbahan anggur, Ketiga perdagangan eceran MIRAS beralkohol ke-empat Perdagangan MIRAS eceran kaki lima.
Menanggapi kebijakan tersebut Ketua DPP Perkumpulan Santri Pasundan Aceng Nasir menyatakan kecewa terhadap keputusan Presiden Jokowi tersebut, menurutnya bahwa “Sumber dari tingginya kriminalitas adalah persoalan moral, dalam posisi tanpa pengaruh alkohol saja sudah demikian tinggi, apalagi kalau seseorang dalam pengaruh Miras karena itu adalah salah satu gerbang utama atau jebakan pertama seseorang menjadi pengguna narkoba, jika sudah dalam kondisi mabuk apapun bisa dilakukan seperti perampokan, pembunuhan atau tindakan kriminalitas lainnya, Agama manapun sudah jelas melarangnya apalagi Islam, sangat jelas dikatakan baik dalam Alqur’an, Hadist maupun ijtima’ para Ulama baik larangan, bahaya serta ancamannya. ”

Salah satu hadist Nabi Muhammad SAW tentang Khamr (Miras) adalah ummul khaba’its (induk dari segala kejahatan) seperti yang di riwayatkan ibnu Abbas RA “Khamr adalah induk dari kekejian dan dosa yang paling besar, barang siapa yang meminumnya ia bisa berzina dengan Ibunya, saudari Ibunya, dan saudari Ayahnya” {HR Ath-thabrani}
Menurutnya, banyak literasi yang merupakan peringatan keras tentang Miras dalam Islam karena dampak buruk akibat MIRAS ini yang harus di pertimbangan Presiden, bukan hanya bicara soal investasi keuntungan kapitalis tapi moralitas generasi bangsa akan rusak dari dampakPeraturan ini, Aceng Menganggap bahwa dari lubuk hati yang dalam ia yakin nurani Bapak Presiden Jokowi ini berat dan dilematis untuk menandatangani sebuah keputusan yang sangat sensitive dan membahayakan generasi bangsa, bagaimanapun beliau adalah seorang Ayah sekaligus seorang Kakek yang menginginkan Generasinya unggul bukan generasi pemabuk. namun mungkin karena ada kepentingan-kepentingan tertentu dari pihak lain hingga ini terjadi.

Apapun itu bentuknya, kami melihat ini ada kekeliruan dalam keputusan yang bila di biarkan akan berdampak terhadap moralitas bangsa termasuk citra Bapak Presiden sendiri. Walaupun Perpres ini di klasifikasikan pada daerah tertentu tapi tidak menutup kemungkinan dilapangan akan terjadi pergeseran makna, dibukanya keran investasi usaha miras ini merupakan ancaman baru generasi bangsa.

Selain itu ia mengatakan bahwa Kepres MIRAS bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 terutama sila Pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” termasuk didalamnya bertentangan dengan UU no 36/2009 tentang Kesehatan , UU 8/1999 tentang Konsumen dan UU no 7/1996 tentang pangan.

“Pak Jokowi pernah mengatakan meminta masyarakat untuk melakukan Kritik, tentu menurut hemat kami, ini berkaitan kebijakan yang bila dianggap dapat merugikan atau membahayakan maka kami mengingatkan tentang mana yang haq dan mana yang bathil, karena ini tugas kami para sntri dan para Da’i dimanapun. Menurutnya, DPP Santri Pasundan akan melakukan permohonan kepada MA (Mahkamah Agung) untuk melakukan Judicial Review terhadap KEPRES no 10 tahun 2021 tentang MIRAS.

“Insyaalloh dalam waktu dekat ini kami akan melakukan Judicial Review terhadap Perpres tersebut, saat ini kami sedang melakukan kajian dan berkonsultasi dengan para pakar hukum, tentang langkah-langkah apa yang harus di lakukan.

Kami mohon doa dan dukungannya terutama Umat Islam dan insyaalloh kami akan mengirimkan surat kepada berbagai pondok pesantren maupun ormas yang berbasis agama lainnya untuk meminta tanggapan serta kajiannya tentang hal ini, kalau di pesantren biasanya melalui bahtsul masail, saya optimis bahwa umat Islam khususnya para alim ulama tidak akan tinggal diam jika di hadapkan pada persoalan yang prinsip, terutama berkaitan tentang moralitas” Jelasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *