Puadi ( Komisioner Bawaslu DKI Jakarta) : Strategi Pengawasan Dana Kampanye Yang Dilakukan Bawaslu (Riset Pilkada DKI Jakarta 2017)

Puadi ( Komisioner Bawaslu DKI Jakarta) : Strategi Pengawasan Dana Kampanye Yang Dilakukan Bawaslu (Riset Pilkada DKI Jakarta 2017)

ZONAINDONESIA.ID- Pemilu atau pilkada merupakan sebuah instrumen demokrasi yang memungkinkan sirkulasi elit atau pergantian kekuasaan dilaksanakan secara konstutusional. Pemilu atau pilkada memungkinkan terbentuknya satu pemerintahan di pusat atau daerah yang dipilih secara langsung atau melalui perwakilan yang ditunjuk oleh rakyat yang berdaulat dan tidak mudah dijatuhkan secara inkonstitusional, sampai masa jabatan berakhir dengan ditandai oleh pelaksanaan pemilu berikutnya.

Dengan demikian, pemilu sebenarnya merupakan cara menentukan pemimpin suatu negara/wilayah yang efektif dengan perwakilan-perwakilan kelompok masyarakat yang terbentuk dalam partai politik dan memungkinkan untuk pilkada seorang bakal calon maju sebagai kandidat dengan representative keterwakilan masyarakat dalam memberikan dukungan kepada perseorangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang ada.

Kampanye dan dana Kampanye adalah sebuah keniscayaan untuk digunakan secara benar sesuai peraturan, untuk memperkenalkan kandidiat kepada masyarakat dengan menwarkan visi, misi dan program, tentunya dana kampanye sangatlah dibutuhkan untuk merealisasikan hal tersebut. Kampanye menjadi peranan penting bagi peserta pemilu karena menjadi alat ukur serta momentum untuk menggalang dukungan politik. Dengan kata lain bahwa kampanye secara langsung mempuyai keterkaitan dengan peningkatan elektabilitas partai politik atau pasangan calon dalam pesrta demokrasi tersebut. Kualitas serta kekuatan partai politik dan pasangan calon dalam melakukan kampanye terukur dari sejauh mana mereka dapat mengumpulkan serta mengelola dana kampanye yang dimilikinya, sehingga bisa dikatakan bahwa uang memiliki kekuatan dan peranan penting dalam mempengaruhi politik. Lalu persoalan yang muncul adalah apakah partai politik dan pasangan calon telah mematuhi dan mentaati regulasi yang berkaitan dengan dana kampanye?

Sebab hasil dari tidak transparansinya partai politik dan pasangan calon dalam mengelola dana kampanye membuahkan hasil-hasil perjalanan pemilu penuh dengan kasus-kasus yang bersifat politik uang. Selain itu, secara teori dalam buku Handbook on Monitoring Election Campaign Finance (2005) menyebutkan bahwa terjadinya korupsi politik terdiri dari 3 modus, yaitu:
Quid pro quo donations; yang jika diartikan dana kampanye yang diterima oleh partai politik atau pasangan calon melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penyumbang. Modus ini disebut juga sebagai ‘dana kampanye mengikat’.

Adanya modus bisa menyebabkan peserta pemilu berani memanipulasi pengumpulan dan pencatatan dana kampanyenya.
Candidates’ or parties’ misue of state and public administrative resources for electoral purposes; modus yang menggunakan dana dan sumberdaya pemerintah untuk kepentingan pemilu. Modus ini biasa digunakan oleh kandidat yang mempunyai hubungan secara langsung dengan kekuasaan (petahana).

Bribery of voters and election officials; modus yang menggunakan dana yang cukup besar untuk suap kepada pemilih dan penyelenggara pemilu.
Untuk menghindari kasus-kasus tersebut, pencegahannya dapat dimulai dari regulasi yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang dana kampanye secara jelas, ketat, dan tegas. Hadirnya undang-undang pemilu yang telah disepakati harus dapat menjalankan fungsinya secara baik untuk mengontrol dana kampanye yang dimiliki oleh partai politik dan pasangan calon (peserta pemilu).

Artinya bahwa dalam politik, khususnya pemilu, uang menjadi faktor penting dalam keberlangsungan tahapan kampanye, meskipun bukan menjadi faktor penentu kemenangan dalam pertarungan. Uang dalam pemilu dibutuhkan sebab keberadaannya menjadi dana kampanye peserta pemilu untuk kegiatan kampanye, membelanjakan kebutuhan kampanye atau logistik, serta menyediakan (mengongkosi) sumber daya manusia yang terlibat dalam kampanyenya.

Jakarta bukan hanya sekedar Ibukota Negara Indonesia, tetapi sebuah kota/provinsi yang menjadi barometer untuk hal apa saja tak terkecuali soal pemilu dan pilkada, banyak hal yang bisa iuraikan untuk menjawabnya tetapi hal yang sedang kita bahas hanya soal tolak ukur persoalan pemilu atau pilkada saja, Jakarta sebagai akuarium , dimana setiap orang memantau melihat dan memperhatikan dengan seksama apa yang terjadi di Jakarta, wajar karena memang Jakarta ota yang memeiliki daya tarik tersendiri, perputaran ekonomi yang sangat dominan, “pengendali kekuasaan” yang bermukim di kota ini, penguasa media mainstream yang menjadi media daring, maka sangat masuk akal jika ada ungkapan jika ingin menguasi Indonesia maka kuasai Jakarta, walaupun secara electoral vote jumlah pemilih tidak dominan disbanding wilayah yang lain, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, tetapi jika dilihat dari hal diatas hal ini bisa dijadikan alasan untuk menjadikan Jakarta sebagai ‘batu loncatan’ kontestasi tingkat nasional, karena boleh jadi contoh kita walikota solo mencoba peruntungan di DKI Jakarta dan berhasil, lalu mencoba peruntungan di Nasional dengan maju sebagai capres dan beruntung terpilih, maka menjadi catatan tersendiri bagi kiblat dan arah kontestasi di tingkat nasional.

Apalagi, bukan rahasia umum bahwa pilkada haruslah memiliki modal yang sangat besar tak terkecuali di Jakarta, bukan hanya modal elektabilitas saja modal tetapi modal capital sangatlah dominan, karena pemilik modal memiliki kepentingan yang ditidak sedikit atau bisa dibilang dominan untuk memuluskan segala macam proyek.
Kita tahu bahwa persoalan reklamasi di teluk Jakarta yang sudah tentu mengeluarkan dana yang tidaksedikit bahkan melebihin APBD DKI Jakarta, hal ini bisa dilihat dukungan para pengusaha kepada para kandidat dalam pencalonan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, paling tidak hal ini bisa dilihat dari laporan awal dana kampanye masing-masing pasangan calon bagaimana mungkin itu bisa mulus berjalan tatkala dominasi kebijkan tidak diambil tentu kepentingan pemodal sangatlah dominanan, karenanya perlu dikaji dan diamati oleh kalangan akademis guna merumuskan pola pencegahan dalam kontek meminimalisir potensi pelanggaran penyelewengan.

Kewenangan di hulu dan di hilir persoalan analisa penggunaan dana kampanye calon atau kandidiat yang akan bertarung di pilkada, karenanya penting mengkorelasikan antara pemilik modal, kandidiat, serta penggunaan dana kampanye, apakah sebanding ataukah justru sebaliknya, karenanya penting untuk dianalisa dana dana kampanye yang bersumber dari penyumbang dana kampanye yang mengarah pada kebijakan yang akan di ambil nantinya.

Namun demikian Bawaslu DKI Jakarta tidak begitu jauh dalam menganalisa hal demikian hanya sebatas strategi pengawasan penggunaan dana kampnye yang digunakan oleh pasangan calon, hal ini menghindari objektifitas dari penelitian ini.

Ketua Bawaslu RI Periode 2017-2022 Abhan, menyampaikan dalam kata pengantar buku Pembiayaan Pemilu di Indonesia mengatakan bahwa ada empat strategi pengawasan dana kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu. Pertama, memastikan laporan awal dana kampanye yang disampaikan oleh peserta disampaikan secara tepat waktu, dan sesuai dengan format yang ditetapkan oleh KPU. Kedua, pengawasan terhadap sumbangan dana kampanye dilakukan dengan memastikan laporan penerimaan sumbangan ditulis dengan format yang ditetapkan, dan juga menelusuri sumbangan yang diberikan sesuai dengan nominal yang disyaratkan oleh UU. Ketiga, terhadap laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, dengan melakukan penelusuran terhadap laporan yang disampaikan untuk melihat kesamaan antara penyumbang yang dilaporkan dengan identitas penyumbang. Dan keempat, pengawasan terhadap audit laporan dana kampanye. Maka sangatlah penting untuk diteliti secara mendalam tenatng bagaimana strategi pengawasan dana kampanye dengan batasan penelitian korelasi pelaksanaan Kampanye dengan laporan dana kampanye yang dilaporkan oleh pasangan calon sehingga tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana strategi pengawasan terhadap Dana Kampanye setiap pasangan calon.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *