URGENSITAS REFORMASI SUBSTANTIF DI TUBUH POLRI Oleh Aceng Ahmad Nasir,S.Ag.,MA

URGENSITAS REFORMASI SUBSTANTIF DI TUBUH POLRI Oleh Aceng Ahmad Nasir,S.Ag.,MA

ZONAINDONESIA.ID- Kepolisian dimana saja merupakan organ fungsional dari negara yang memiliki fungsi sangat mendasar bagi terselenggaranya suatu kehidupan yang teratur (living in order). Kekuasaan kepolisian (police power) terelaborasi kedalam peran kepolisian (police role) dan wewenang kepolisian (police authority) yang dapat dijumpai dalam wajah keseharian polisi dengan berbagai kesan yang berbeda beda di masyarakat. Adapun fungsi Polri Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU 2/2002”), tugas pokok kepolisian adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian akhir-akhir ini menjadi sorotan banyak pihak baik dalam maupun luar negeri, rangkaian peristiwa tindakan kekerasan yang dilakukan oknum anggota kepolisian seolah menggeneralisir institusi secara keseluruhan .
Tindakan oknum polisi yang tidak profesional itu jelas menyimpang jauh dari semangat reformasi. Pembenahan kepolisian sebenarnya telah dimulai saat dilakukan pemisahan antara Polri dari Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI Tahun 2000. Polisi sudah dijauhkan dari berbagai hal yang berbau militer, sehingga diharapkan dapat menjalankan tugas secara profesional dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Polisi diharapkan pula menghormati hak asasi manusia dalam bertugas.

Sederet instrumen pun telah dibuat, dari kode etik kepolisian hingga pedoman implementasi penghormatan hak asasi dalam penyelenggaraan tugas kepolisian. Tapi pelaksanaannya belum berjalan mulus, Termasuk adanya pengawasan yang ketat terhadap perilaku oknum polisi. tentunya dibutuhkan reward and punishment agar terjadinya kompetisi positif dalam mendorong profesionalismenya. Setelah masuknya dua dekade pasca reformasi, setidaknya ada tiga indikasi yang menunjukan terjadinya kemunduran reformasi Polri. Pertama, Polri rawan “terseret” gejolak politik elit. Kedua, ada resistensi atas tuntutan akuntabilitas Polri. Ketiga, cenderung melakukan praktik “represi” di ruang publik.

Ketiga indikasi persoalan dasar tersebut tentunya menjadi sorotan publik terhadap Polri, yaitu kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM); ketimpangan antara kinerja berbasis penindakan dengan pencegahan; dan kepentingan politik. Terkait kasus kekerasan dan pelanggaran HAM, berbagai organisasi non-pemerintah mencatat bahwa Polri adalah institusi yang paling banyak melakukan pelanggaran HAM. Laporan dan pengaduan masyarakat terhadap institusi ini juga tinggi, seperti kasus kriminalisasi, lambatnya penanganan laporan, penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai prosedur, serta diskriminasi. Tindak kekerasan ini juga dilakukan oleh oknum Polri dalam penanganan kejahatan terorisme, seperti rawan penyiksaan, penahanan, hingga hukuman tembak di tempat terhadap terduga teroris dan hal ini tentu perlu di kaji kembali seperti adanya berbagai maklumat yang ahir-ahir ini menimbulkan kontroversi di masyarakat. Salah satu problem besar bangsa ini adalah adanya Covid 19 tentunya dalam proses penanganan pandemi tidak bisa institusi berjalan sendiri, baik Kepolisian maupun institusi lainnya diperlukan sinergi dan terintegrasi dengan masyarakat, agar agenda kebijakan strategis bisa di implementasikan secara sadar dan berazaskan kebersamaan. Sehingga target percepatan penanganan bisa segera terselesaikan. Hal ini tentu perlu adanya langkah khusus dengan cara yang khusus.

Mengenai ketimpangan kinerja, hal itu terjadi karena Fungsi represif lebih dominan daripada fungsi lainnya dan ini tentu perlu di evaluasi kembali. Karena pendekatan dan pembinaan kepada masyarakat merupakan tanggung jawab penting Polri. Maka perlu penjiwaan yang dalam tentang makna bahwa polri dari masyarakat dan untuk masyarakat. Sehingga tidak ada gap. Masalah terakhir mengenai kepentingan politik adalah terkait problem netralitas politik yang terus menjadi perdebatan, khususnya ketika masa-masa tahun politik. Sebagai elemen penting dalam negara demokrasi kita, Kepolisian Negara Republik Indonesia terlihat lamban berbenah. Oleh karena hal tersebut, perlu segera Polri melakukan Reformasi secara substantif yaitu pembenahan secara menyeluruh, terstruktur dan terintegrasi dengan penyesuaian karakteristik masyarakat kekinian dengan pola yang lebih humanis sehingga di harapkan Polri menjadi bagian yang di cintai secara utuh oleh masyarakat.

Dalam sejarah peradaban polisi di dunia, interaksi yang kompleks antara polisi dengan berbagai kelompok masyarakat selalu menghasilkan beragam persepsi. Polisi sebagai suatu realitas kekuasaan negara yang beroperasi selaras dengan kompleksitas denyut nadi kehidupan. Wewenang polisi dipahami sebagai kekuasaan yang dibutuhkan pada seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Secara alamiah polisi adalah organ dan fungsi pengatur kehidupan yang ditujukan demi terwujudnya kohesifitas sosial melalui upaya upaya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakkan hukum (law and order). Kekuasaan kepolisian sendiri bersifat organik yang tumbuh secara alamiah di dalam organisme kehidupan masyakat.

Sebagai organ dan fungsi dasar dari peradaban, polisi pun tunduk pada hukum sejarah peradaban. Polisi sangat diwarnai oleh kompleksitas sejarah perkembangan masyarakat yang berjalan secara evolutif. Dengan demikian sejarah dapat memotret bagaimana tumbuh berkembangnya organisasi kepolisian dalam setiap jaman. Semuanya akan bermuara pada praktek kesehariannya, sehingga proses demokratisasi polisi memerlukan reformasi secara substantif dalam aspek “soul and mind ” yang memuat spirit, mental, orientasi dan motivasi organisasi.

Reformasi kepolisian dimanapun memang menghadapi kompleksitas tantangan. Namun, keberlanjutan reformasi kepolisian sangat diperlukan. Hal ini harus menjadi komitmen pimpinan kepolisian level atas (top leadership). komitmen pemimpin di level atas akan sangat mempengaruhi formulasi demokratisasi pada tingkat manajemen di bawahnya. Para pemimpin level atas akan menjadi contoh sekaligus aktor utama yang memastikan proses demokratisasi polisi berjalan di semua level.

Pentingnya faktor kepemimpinan dalam upaya melakukan demokratisasi dan reformasi kepolisian, mensyaratkan figur pemimpin yang cakap, berani, cerdas, berintegritas, serta dapat memberikan tauladan kepada seluruh personil. Oleh karena itu, perlu komitmen kuat dari seluruh unsur pimpinan baik di tingkat tinggi, menengah maupun pertama untuk bertindak dan berpikir sebagai seorang pemimpin sekaligus guru. Diharapkan pucuk pemimpin Kepolisian yaitu yang di cintai dan dekat dengan masyarakat sehingga setiap kebijakan pelaksanaan tugasnya in line dengan masyarakat. Salah satu usulan diantaranya polri hendaknya memperbanyak mitra kerja dengan masyarakat.

Reformasi kepolisian harus dilanjutkan yang di lakukan oleh pucuk kepemimpinan berikutnya, agar institusi ini sanggup menyokong sistem hukum dan demokrasi. Tanpa adanya polisi yang profesional, akan sulit mewujudkan negara demokrasi yang berkeadilan.

Sebagai warga masyarakat tentunya sangat mengharapkan adanya perbaikan institusi kepolisian secara menyeluruh, tulisan ini di buat sebagai bentuk kecintaan terhadap institusi Polri yang memiliki sejarah panjang terhadap keutuhan bangsa ini. Sejak lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 1946 yang kemudian menjadi hari lahirnya Bhayangkara tentunya Kepolisian itu bertanggung jawab secara langsung pada pimpinan tertinggi negara, yaitu Presiden. Maka menjadi tugas pokok presiden yang dipilih langsung oleh rakyat untuk turut mendorong kebijakan reformasi yang substantif di tubuh Polri agar kemudian dicintai oleh rakyatnya. Dengan memilih pucuk kepemimpinan yang selektif serta siap mewujudkan reformasi yang substantif dalam mewujudkan Polisi yang profesional, Humanis dan Demokratis yang di cintai masyarakat sebagi pengayom dan pelindung Masyarakat.

Digali dari berbagai Sumber, Penulis adalah mantan Aktifis Reformasi 1998.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *