ASEP MASKO: HRS VS PEMERINTAH DARI KACAMATA NETRALITAS

ASEP MASKO: HRS VS PEMERINTAH DARI KACAMATA NETRALITAS

ZONAINDONESIA.ID- Kita sebagai manusia tentu sangat tidak ingin kehidupan bangsa ini penuh diwarnai percekcokan karena pasti akan merugikan kita semua. Tujuan kita mendirikan Negara untuk membangun kehidupan yang Aman Tenteram Sejahtera Sentosa.

Dengan kata lain demi untuk menciptakan kehidupan yang serba berkeadilan, keadilan social, keadilan hukum dan keadilan ekonomi. intinya karena kita semua sepakat ingin hidup “Dipimpin Terpimpin”.

Mestinya dimasa pandemic covid-19 dan krisis global saat ini semua pihak yang berwenang harus lebih focus dalam mengatasi bencana ekonomi untuk menyelamatkan rakyat yang hidupnya berat terhimpit kemiskinan. Mereka saat ini benar-benar sangat membutuhkan “Emergency Ekonomi” bukan malah disuguhi percekcokan yang membingungkan hidupnya.

Hanya Si Miskin yang benar-benar bisa merasakan kesusahan hidupnya, dan hanya Si Miskin yang akan menaruh dendam dan kebencian kepada mereka yang telah membuat susah hidupnya. Ketika seorang fakar ekonomi yang hidupnya sudah aman digajih rakyat mengatakan; “Tahun depan ekonomi Negara kita akan membaik”.
Perlu diketahui; informasi seperti itu terdengarnya oleh Si Miskin samasekali bukan kabar gembira. Beda dengan ketika didengarkan oleh orang yang punya gudang sembako, dan atau ketika didengarkan oleh tuan-tuan yang hidupnya sudah Aman Tenang Kenyang mendapat gajih dari rakyat. Sementara bagi Si MIskin yang setiap harinya harus bantingtulang menafkahi anak istri, untuk menanti tahun depan jelas bukanlah sebuah harapan, apalagi prediksi-prediksi soal itu faktanya banyak meleset. Pendek kata bagi SI Miskin informasi seperti itu sungguh sangat tidak “Aspiratif”, sebab yang dinanti-nanti oleh Si Miskin dimasa-masa serba sulit sekarang ini yaitu penanggulangan bencana ekonomi yang Riel Instan sehingga benar-benar bisa membuat aman tenang dalam menjalani hidupnya.

“Tahukah engkau orang yang mendustakan Hari Pembalasan? Yaitu orang-orang yang membentak-bentak anak yatim, yang tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Maka celakalah! Mereka yang mengerjakan salat, yaitu yang lalai dalam mengerjakan salatnya”. Yang salatnya hanya untuk riya (berpura-pura) agar dilihat orang. Dan enggan memberikan bantuan”. Al-Qur’an surat Al- Maa-uun ayat 1-7.
Mungkin bagi pemikir-pemikir kerdil akan memandang percekcokan ini suatu keuntungan. Tapi kalau kita lihat dari kacamata Netralitas yang mengacu pada kepentingan umum, bahwa pastinya percekcokan ini sedikit banyak akan berpengaruh buruk pada soal INVESTASI yang selama ini pertumbuhannya begitu sangat diharapkan oleh kita semua demi untuk memulihkan ekonomi.

Karena itu maaf, sangat beralasan kalau percekcokan ini kasarnya bisa dikatakan suatu “Kekonyolan Ketololan” yang dipertontonkan oleh orang-orang yang selalu mengklaim profesional dan yang lama digembleng di kancah-kancah Akademisi.
Sebagai bangsa yang senantiasa memandang pentingnya “Kesatuan Kerukunan Persaudaraan”, mestinya harus bisa “Memilah Mengukur” bagaimana supaya dalam menangani khususnya persoalan HRS ini bisa dilakukan dengan cara-cara elegan sehingga masalahnya tidak melebar kemana-mana. Yang akhirnya malah muncul persoalan baru yang makin memperkeruh keadaan.

Elegan bukan berarti pemerintah harus mengalah membiarkan pelanggar aturan, tapi akan lebih terlihat “Arif Bijak” kalau upaya penegakan hukum dilakukan dengan cara-cara yang berkeadilan. Kalaulah upaya penegakan hukum dilakukan dengan cara-cara yang arogan maka kesannya pasti akan terlihat “Sadis Menyaklitkan”, kenapa..? karena hukum tidak ditegakkan dengan “Asas berkeadilan” tapi digunakan untuk melegitimasi “Kekesalan Emosional”. Sementara dasar filosofis penegakan hukum adalah wajib berkeadilan. Dan yang diharap oleh setiap manusia adalah hukum yang berkeadilan bukun hukum yang beremosional.
Bagi pemerintah tentu mudah saja untuk mengeksekusi setiap pelanggar aturan tidak terkecuali HRS. kenapa..? karena pemerintah memiliki super kewenangan soal penegakan hukum.

Dengan demikian kesimpulannya, kalau kita lihat dari super kewenangan maka sudah pasti percekcokan ini dimenangkan pihak pemerintah. Kendati demikian, tapi kalau kita lihat dari banjirnya “Rasa Empati”, maka buah dari cerita percekcokan ini menjadi mutlak bisa dimenangkan oleh HRS. Namun itupun dengan segala hormat bukan berarti kubu HRS seratus persen ada dipihak yang benar, sebab banjirnya rasa empati itu akibat tertunjang oleh lima factor:
Pertama factor kesamaan menganut ajaran keyakinan dalam bangsa yang mayoritas Muslim. Kedua factor ketidak berimbangan dalam penanganan kasus-kasus hukum yang terjadi dalam perseteruan kedua belah pihak. Ketiga factor simpang siurnya informasi tentang meninggalnya enam lascar FPI. Keempat factor emosionalnya dalam penegakan hukum terkait persoalan HRS. Kelima factor kemiskinan yang dipersangkan akibat kurangnya keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil.
Penutup
Semoga sejarah kelam yang dicatat di atas kain putih dengan pena bertintakan darah ini segera cepat terhapus oleh tetesan-tetesan embun yang tepat jatuh di atas ubun-ubun. Mengikuti nafsu amarah bukan lah jalan untuk keluar dari alam neraka, yang ada malah menenggelamkan kita semua kelembah nestapa. Pemerintah memang segalanya bagi rakyat, persis seperti baik buruknya apa yang kita lakukan sangat ditentukan oleh keputusan nalar. Karena itu yang harus selalu kita ingat bahwa; “Pemerintah bukanlah Malaikat”.
“Apapun kebaikan yang kamu peroleh adalah karunia dari Allah. Sebaliknya apa pun bencana yang menimpamu, adalah karena salahmu sendiri (akibat kesalahan manusia). Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul untuk manusia seluruhnya. Dan untuk ini, cukuplah Allah yang menjadi saksinya”. Al-Qur’an surat 4 (An-Nisaa) ayat 79.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *