Puadi : Ngopi Ala Penanganan Pelanggaran Rumah Baru Untuk Diskusi Kepemiluan

ZONAINDONESIA.ID, JAKARTA- Kita ketahui bersama ngopi atau meminum kopi adalah bukan hal asing untuk kita. Ngopi juga adalah sebenarnya juga bahasa diplomasi karena dengan ngopi-ngopi membicarakan yang sangat serius pun tetap santai dan nyaman.

Kegiatan ini dibingkai dengan nama “Ngopi Ala Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta” kini menjadi rumah baru untuk forum diskusi yang sifatnya serius dan sangat serius akan tetapi dengan nuansa santai dan tentunya mengedepankan (Volksgeist) jiwa kebangsaan atau Principles Of Law asas-asa yang mengatur semua aspek kepemiluan yang ada di dalam satu system hukum, dengan tema yang diangkat adalah “Penegakkan Hukum Pemilihan dan Protokol Kesehatan pada Pilkada 2020”
Bawaslu, KPU dan DKPP tentu berangkat semuanya dari sebuah peraturan perundang-undangan atau hukum Positif bisa dikenal juga dengan istilah The Spirit Of The People selaras dengan teori dalam bukunya Prof. Muhammad ketua DKPP yang dikenal keadilan bermartabat sebagai jiwa bangsa. Sehingga pelaksanaan pilkada serentak di Tahun 2020 ini sangat berbeda dengan pilkada pertama kali ataupun pemilu pertama kali ditahun 1955. Sejatinya lembaga penyelenggara Kepemiluan menjalankan sebuah undang-undang dan tidak boleh keluar dari norma hukum sehingga hal ini pula menjadikan pro dan kontra di tengah masyarakat dengan di adakannya pilkada di tengah badai pandemic Covid-19 di Indonesia.

“Berbicara kelembagaan berkaitan tugas dan wewenang yang diberikan Undang-undang tentu bawaslu melakukan naluri pengawasanya dengan stategi Pencegahan, Pengewasan dan Penindakan (cegah, awasi, tindak) dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 juga disisi lain semua masyarakat sedang berupaya memotong penyebaran Virus Covid-19 yang sedang menjadi Pandemi di duania” ungkap Puadi Komisioner Bawaslu DKI Jakarta, Jumát (16/10/2020).

“Sudah menjadi perintah undang-undang maka bawaslu tidak mengurangi rasa (Volksgeist) menjujung jiwa kebangsaan yang berintegritas walau pelaksanaan tugas ditengah wabah Virus Covid-19 yang sudah menyebar 34 provinsi . Barang siapa yang melanggar dan dilaporkan atau menjadi temuan pengawasan aktif maka dengan tugas wewenang itu akan tetap diproses sebagaimana undang-undang mengaturnya” . Imbuh Putra Betawi Puadi.

Provinsi DKI Jakarta walau tidak ada pilkada akan tetapi ada beberapa daerahnya berbatasan langsung dengan kota dan kabupaten yang melaksanakan pemilihan serentak tahun 2020, sehingga ruang-ruang diskusi menjadi satu cara bertukar informasi tentu saja berkaitan dengan pemilihan. Mungkin saja dengan batas yang tanpa pagar ini dimanfaatkan terjadinya pelanggaran pemilihan di luar wilayah kota dan kabupaten tersebut.

Diskusi Ngopi Ala Penangganan Pelanggaran ini mengundang Narasumber Bapak Sutarno sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Provinsi Jawa Barat, termasuk Provinsi yang sedang sibuk dalam Pemilihan serentak tahun 2020 dalam situasi Pandemi ini. Mengangkat tema Menegakkan Hukum Pemilihan dan Protokol Kesehatan pada Pilkada 2020 dalam diskusi ini menghadirkan juga Narasumber dari KPU Provinsi DKI Jakarta yaitu Bapak Muhaimin,S.H selaku Ketua Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan hal ini menjadi lebih lengkap lagi.

“Ruang diskusi Ngopi Ala Penangan Pelanggaran untuk kali pertama ini takan memiliki seri-seri berikutnya setidaknya dua minggu sekali dengan mengangkat tema kekinian” . Tutup Puadi .
Penulis : Lilik RP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *