MHR. SHIKKA SONGGE : TIRANI DI NEGERI SENDIRI.

ZONAINDONESIA.ID, TANGSEL-“MENDIKBUD, Nadim Menyurati Perguruan Tinggi, Minta Kampus Melarang Mahasiswa Demo Menolak UU Omnibus Law”

Sejak kapan Perguruan Tinggi mengajarkan larangan berfikir bagi mahasiswa dan tidak boleh menyampaikan pendapat public sebagai tugas moral kaum terdidik ?

Melarang kaum intelectual menyampaikan pendapat dan menyuarakan pesan moral adalah penindasan atas kemerdekaan setiap manusia. Tuhan memilih manusia menerima mandat sebagai kholifatulla filardi, karena adanya kemerdekaan berfikir yang melekat pada manusia. Makna lain dari melarang mahasiswa melakukan aksi menggugat UU Omnibus Law adalah pengkhianatan terhadap tugas kaum intelectual. Sebab hal itu tentu bertentangan dengan kebebasan mimbar acedemik yang dianut oleh semua Lembaga Pendidikan di Indonesia.

Terang saja surat Nadim mendapat penolakan dari ratusan dosen dari berbagai Perguruan Tinggi. Surat Nadim menunjukan Nadim seorang mentri pendidikan ternyara mendukung penindasan dan perbudakan atas kaum buruh. Perbudakan atas kaum buruh berarti penghinaan derajat bangsa Indonesia. Sementara tugas utama pendidikan membentuk watak dan karakter anak bangsa agar kelak sanggup menjadi tulang punggung ketahanan dan kemuliaan bangsa dan negara.

Dari sinilah lahir kekhuatiran para dosen itu untuk ikut serta mengawal eksistensi Perguruan Tinggi, merawat integritas mimbar acedemik agar tidak ternodai oleh kepentingan elit politik dari rezim yg berkuasa. Jika mimbar acedemik runtuh maka runtuhlah kebenaran dan moral sebagai soko guru negara.

Terkait dampak negatif dari pengesahahan UU Omnibus Law mengundang respek dan simpati dari sejumlah Profesor, 200 dosen dan dekan dari 55 Universitas di tanah air menyampaikan pernyataan sikap menolak. Pernyataan itu dibacakan oleh Prof. Dr. Susi Dwi Harjanti pada tanggal 8 Oktober 2020. Ini bukti bahwa kaum intelectual tidak terpasung di menara gading, namun mereka terpanggil menyatakan sikap keilmuwannya secara nurani dan akal sehat akan problem kebangsaan yang akan terjadi.

Pembebasan rakyat dari dilema penindasan pemilik modal, adalah tugas ideologis kaum intelectual. Oleh karenanya melarang para activis kampus untuk tidak menyuarakan suara anti penindasan adalah merupakan upaya sistemik perusakan tradisi Perguruan Tinggi sebagai pusat pembentuk kebudayaan berbangsa. Mungkinkah Nadim ingin menjadikan Manusia Indonesia di masa depan seperti robot, kuli bekerja tanpa kemerdekaan sebagai manusia ? Setiap anak bangsa yang lahir dari rahim Perguruan Tinggi dia memiliki moralitas dan karakter ke Indonesiaan untuk terus memperjuangkan dan membela kehormatan Indonesia.

Kenapa begitu ketakutan aparatur penyelenggara negara terhadap gerakan mahasiswa dan kaum buruh di tanah air ? Kalau UU Omnibus Law piur memiliki rasionalitas public dengan tujuan untuk memperkuat dan meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan kenapa pemerintah harus takut dengan gerakan mahsiswa dan buruh ? Kalau UU Omnibus Law bermanfaat dan berdampak positif untuk peningkatan kualitas sosial ekonomi manusia Indonesia, kenapa dalam perumusan dan pembahasannya sangat tertutup, terbatas, tergesa gesa, tanpa uji public dengan kalangan tertentu yang mempunyai krediblitas ?

Ketika kekuasaan mengintervensi lembaga pendidikan, dengan berbagai tekanan dan intimidasi, sehingga lembaga pendidikan kehilangan fungsi dan peran moral dalam menyuarakan tegaknya kebenaran dan keadilan bernegara, maka sesungguhnya itu peringatan keruntuhan sebuah negara. Mengingat Perguruan sebagai pusat keilmuan, pusat pembentukan kebudayaan adalah menjadi gerbah peradaban suatu bangsa.

Masih ingat kita, tragedi Hirosima dan Nagasaki yang dibombardir oleh pasukan Amerika dan sekutu ? Kedua kota itu lululantah, hanya puing puing yang terlihat. Saat itu Kaisar Hirohito bertanya berapa jumlah guru kita yang tersisah ? Pertanyaan Kaisar itu proyeksi optimisme, bahwa kalau masih ada guru maka masih punya harapan untuk bangkit merahi kejayaan dan kemenangan. Lantas siapa yang menyangsikan dengan eskalasi kemajuan Negara Sakura saat ini ?

Memang kesalahan fatal bagi Joko Widodo ketika menempatkan Nadim juragan GOJEK jadi Mendiknas, tentu sangat berbahaya bagi Indonesia ke depan. Dia bisa mengurus Gojec tapi dia belum tentu bisa mengurus Pendidikan yang Melahirkan Manusia Peradaban Masa Depan. Mendiknas RI Pantasnya dinakhodai oleh seorang Ideolog sekaligus Arsitektur Pendidikan, sehingga ia memiliki visi besar mengorientaskian kiblat bangsa sebagaimana cita cita luhur pendiri bangsa. Tidak tepat memberikan urusan pendidikan bangsa pada meneger kuli gojek.

Jika Nadim seorang ideolog dan arsitektur pendidikan maka tentunya dia memahami seluk beluk negara. Bahwa negara saat ini dalam keadaan bahaya karena dikendalikan oleh rezim oligarci kapitalis yang bertentangan dengan prinsip negara Pancasila. Perintah Mendiknas Nadim melarang mahasiswa melakukan aksi menolak UU Omnibus Law, perintah yang tidak didasari oleh pemahaman yang baik tentang hakekat kebebasan mimbar Perguruan Tinggi dan Ideologi Pancasila.

Kesalahan menempatkan Nadin sebagai Mendiknas RI adalah kesalahan fundamental yang bisa mendistorsi dan mendisorientasikan arah masa depan pembangunan Indonesia. Bahwa arah dan kiblat pembangunan Indonesia sebagaimana cita cita pendiri bangsa harus sejalan di Pancasila. Untuk itu tidak boleh ada kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi politik yang pro kapitalis dan anti Pancasila. Untuk itu diperlukan sikap kritis dan korektif untuk mengwal setiap produk kebjakan pemerintah, termasuk UU Omnibus Law. Bila tidak maka kedepan kita bisa mengalami kerunyaman, kebangkrutan Indonesia. Berakhirlah Indonesia.

Pidato Pembelaan Joko Widodo tentang urgensi UU Omnibus Law yang akan mengatasi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia, apa iya ? Presiden juga melemparkan tuduhan bhw aksi buruh dan mahasiswa sebagai efek penyebaran berita hoax. Bukankah sumber hoax itu dari istana parlemen ?Pernyataan sikap Pemerintah tentang aksi mahasiswa dan buruh yang diikuti dengan pembakaran dan perusakan fasilitas public, semuanya akan diproses oleh hukum. Namun di sisi lain Menkopulhukam Mahfudz MD tidak menyinggung prihal ganasnya fihak polisi melakukan kekerasan terhadap mahasiswa yang melanggar HAM tidak menjadi sorotan pemerintah, adilkah. Pernyataan Menko Ekuin Erlangga Hartarto bahwa gerakan mahasiswa dan buruh ditunggangi dan disponsori oleh oleh eite tertentu, pernyataan yang meresahkan public. Semua ini menjadi satu paket dengan apa yang dilakukan oleh DPR RI yang termrgopoh gopoh mengesahkan UU Omnibus Law di malam gelap tapi mengabaikan derasnya arus penolakan public. UU Omnibus Law Produk rezim Tiranis

Saya khuatir kalau saat ini kita sedang berperang melawan Rezim Tirani Di Negeri Sendiri.

Ciputat 11 Oktober 2020
MHR. Shikka Songge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *