DILEMA ORANG MINANG, Diantara Negara Tanpa Pancasila dan Kekuasaan Tanpa Ilmu

ZONAINDONESIA.ID, TANGSEL-Oleh: MHR. Shikka Songge,
Presiden Pergerakan Muballigh Indonesia ((PMI) dan Peneliti Politik dan Sosial Keagamaan CIDES.

KEKUASAAN tanpa ilmu, ialah suatu pernyataan sinisme yg disandarkan pada praktek kekuasaan yg jauh dari idealitas bernegara. Di mana penyelenggara negara tak bisa membedakan antara benar dan salah, ada dan tak ada. Juga kekuasaan yg tak sanggup memilah antara hal yg relevan dan mana yg tidak relevan bagi rakyat. Kekuasaa yg tidak sanggup mendidik dan merawat kecerdasan rakyat. Kekuasaan tidak menjamin terciptanya rasa aman bagi rakyat.

Selain itu kekuasaan yg tidak mengarusutamakan kepentingan rakyat. Kekuasaan yg tidak menciptakan soliditas sosial sebagai modal bernegara. Miris, masyarakat organic pun terbelah, tumbuh polarisasi yg tajam antara sesama masyarakat. Kekuasaan dg kewenangan yg semena mena mengabaikan hajat fundamental rakyat.

Difinisi yg lain, kekuasaan tanpa ilmu, ialah kekuasaan dijalankan bagai perusahaan, di mana mereka saling berbagi job dan kewenangan kepada sesama mereka yg dianggap berjasa memberikan saham politik dlm suatu kontestasi kekuasaan. Penempatan job bukan didasari pada kompentensi dan profesionalis, pantas dan layak, melain karena relasi kepentingan. Yg lebih mengerikan lagi kekuasaan digunakan untuk menundukan rakyat dg UU, Peraturan Pegngganti UU, Kepres, Kepmen untuk menertibkan masyarakat agar masyarakat diam dan bisu, demi kelancaran operasi penyimpangan bernegara.

Jadi bangunan kekuasaan tanpa ilmu ialah suatu kekusaaan dijalankan dan dipertahankan dg mitos, dogma intimidasi, karena semua proses tanpa rasionalitas public. Di mana suatu kekuasaan tidak bisa menjelaskan suatu kebijakan dg narasi yg logic dan rasional, melainkan dg mitologi. Dan kepatuhan masyarakat pada kekuasaan dilakukan secara dogmatis, tanpa penjelasan ilmiah.

Di sisi lain Pancasila, UUD 1945, Perjuangan Kemerekaan Indonesia dibangun oleh para ahli hikmah yang terpuji dan terpercaya. Bangunan kebernegaraan kita sarat dg nilai falsafah, kebajikan, kearifan, pengatahuan di dalamnya.

PUAN GAGAL MEMILIH DIKSI
Belum lama ini rana public dikejutkan oleh pernyataan singkat, Ibu Puan Maharani, “semoga Orang Minang Mendukung Negara Pancasila”. Pernyataan ini disampaikan dlm konteks pemberian mandat dukungan PDIP untuk pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dlm konstetasi Pilgub pada desember mendatang. Pernyataan Puan didasari oleh rendahnya perolehan tingkat kepercayaan warga Minang pada PDIP.

Dalam kasus ini sejumlah fungsionaris PDIP nampak kelabakan menyusun narasi pembelaan. Puan tidak hanya Cucu biologis tapi juga cucu ideologis Soekarno. Puan juga memiliki irisan berdarah Minang dari garis turunan Taufiq Kimas, ayah kandung Puan. Jadi tidak mungkin Pernyataan Puan bermaksud mencederai perasaan Ninik Mama orang Minang.

Namun sebaiknya orang Minang harus berbangga memiliki Puan yang muda berdarah Minang dapat merahi kekuasaan politik sebagai Pejabat negara. Puan pernah menjabat Menko Pembangunan Sumber Daya Manusia dan kini mendapat kepercayaan rakyat sebagai Ketua DPR RI.

Apapun bangunan argumentasi tim PDIP untuk membenarkan pernyataan Puan Maharani, tentu tidak akan bisa merubah persepsi public tentang Puan, tetutama masyarakat Minang. Puan ternyata gagal menyusun diksi diksi untuk bernarasi yg mengajak masyarakat Minang di Sumbar untuk mendukung apa yg menjadi sikap PDIP. Ternyata masyarakat Minang punyai penilaian tesendiri terhadap Puan.

Bhw pernyataan Puan itu seakan mengkonfirmasi bhw masih ada persoalan ideologis yg mendasari, yaitu relasi antara islam dan nasionalis, antara PDIP dan Masyarakat Minang belum tuntas. Olehnya perlu pengkajian tentang ketegangan relasi antara Islam Minang dan nasionalism PDIP yg terganjal ini. Meskipun relasi perjumpaan antara Islam dan Nasionalism di tanah air sdh terjaling sepanjang 75 thn, sejak Indonesia merdeka namun belum juga terjadi internalisasi yg tuntas.

Olehnya pernyataan lbu Puan Maharani ini dirasakan berbau rasis diskriminatif dan penghinaan atas sejarah dan kebudayaan orang Minang yg begitu besar untuk negeri ini. Pernyataan Puan itu, sekitika menguburkan sejarah dari karya besar para cendekiawan Minang dlm kiprah politik untuk kemerdekaan RI. Itulah kira kira yang ada dlm benak masyarakat Minang.

Pernyataan ini tidak hanya menuai keritik tapi justeru mengundang reaksi negatif dari masyarakat Minang. Dimana sekelompok anak muda Minang mengadukan Puan Maharani salah satu unsur pimpinan pusat PDIP ke Bareskrim Mabes Polri. Anak anak muda Minang memperkarakan Pejabat Tinggi Negara demi kehormatan orang orang Minang dan kebudayaan Minangnya. Pengaduan itu atas dasar pernyataan Cucu Bung Karno yg mencederai dan merendahkan akal sehat warga Minang. Tidak hanya itu, Calon Gubernur Mulyadi dan pasangan Wakil Gubernur juga mengembalikan surat dukungan kepada PDIP. Hal ini merupakan pelajaran moral politik dari orang Minang. Sekaligus pukulan telak yg memalukan bagi pimpinan nasional dan warga PDIP pada umumnya.

Apa yg dilakukan oleh sekelompok anak muda Minang dan Mulyadi adalah bentuk koreksi sekaligus perlawanan atas kedunguan dan keangkuhan PDIP, Partai yg diketuai oleh Megawati Putri Sang Proklamator. Bhw akhlaq dan martabat kemanusiaan lebih tinggi nilainya dari sekedar kekuasaan politik.

Dan fenomena perlawanan mengharuskan kita untuk membaca kembali sejarah tentang karakteristik kebudayaan dan reputasi politik orang Minang. Bagaiman sosok, carakter dan integritas politik Generasi Minang Penduhulu. Lihat Hatta, Agus Salim, Sahrir, Tan Malaka, Natsir mereka memilih jalan kebenaran yaitu mundur terhormat, konsisten pada pandangan epistemologi politik dari pada bersekutu dg kekuasaan tanpa moral politik dan akal sehat.

Dalam kaitan pernyataan politik Puan Maharani Cucu biologis Soekarno dan Masyarakat ini mengajak kita untuk membangun kembali memori kesejarahan kita di negeri ini yg berkaitan dg peranan masyarakat Minang sebagai aktor politik dlm pembentukan Indonesia sebagai Negara Republik Indonesia, maupun Negara Kesatuan Repiblik Indonesia.

PERAN POLITIK ORANG MINANG
Orang Minang tentu tidak dlm posisi dan kondisi seperti yang difahami oleh Puan Maharani. Untuk itu Puan Maharani Sebagai Ketua DPR RI, jujurlah pada public yg tercederai. Pilihan diksi Ibu Puan “Orang Sumbar Mendukung Negara Pancasila” adalah pancaran tentang pandangan buruk terhadap eksistensi masyarakat Minang. Bhwa orang Minang seakan tidak Pancasilais. Pernyataan ini tentu bernada tendensius, dan sangat mengejutkan bagi orang Minang.

Kalau saja Puan Maharani, cucu biologis dan ideologis Soekarno, mampu mimiih diksi dan menarasikan dg tepat, tentu ia mendapatkan pengakuan public bhw ia sosok yg memiliki kenegarawanan seperti kakek, ayah dan ibunya. Tentunya Puan sangat memahami tapak tapak sejarah perjuagan kebangsaan yg ditorehkan oleh tokoh Sumatera Barat. Kita bisa menghitung dg paparan yg baik tentang pergumulan dan pergulatan orang orang Minang dlm mewujudkan dan mempertahankan Negara Republik Indonesia. Fikiran Politik, Hukum, Ketatanegaraan, Ekonomi, Logika dan Ideologi Negara Republik Indonesia adalah terurai dari alur pemikiran kecendekiaan ideologis generasi terdidik Minang.

M. Hatta, sang Proklamator, pemikiran politik tentang Indonesia merdeka sdh didengungkan saat masih di bangku kuliah di negeri Belanda. Gerakan Politik untuk Indonesia merdeka 1927 membawanya ke Pengadilan Denhak. Dalam risalah pembelaan ia memberikan judul tentang “Indonesia Merdeka”. Moh Hatta konseptor demokrasi politik Indonesia tokoh yg sangat kuat mewarnai pemikiran demokrasi politik Indonesia merdeka. Bahkan Hatta dalam kemelut agresi Belanda dlm konteks ini juga dipercayakan sebagai Perdana Mentri RI. Antara Hatta dan Soekarno menyatunya pemikiran revolusi ke Indonesiaan. Tapi dwitunnggal ini ternyta kemudian bercerai karena Soekarno berbah haluan ideologi, bergeser dan semakin sulit dikontrol.

Agus Salim tokoh islam diplomat ulung dan termasuk tim perumus Pancasila. Sebagai diplomat ulung Agus Salim sangat berjasa membangun diplomasi dg negara islam di Timur Tengah untuk memberi pengakuan diplomatik atas kemerdekaan Negara Republik Indonesia. St Sahrir pemikir demokrasi. Tan Malaka, ideolog Indonesia. Sedangkan Mr Moh Yamin tokoh Sumpah Pemuda dan Perumus Konstitusi.

Mr Syafruddin Prawira Negara dari Kota Bukit Tinggi ia mendapat mandat membentuk Pemerintahan Darurat Ripublik Indonesia. Tgl 22 Desember 1948 Mr. Menyampaikan maklumat resmi tentang berdirinya Pemerintahan Darurat RI yg bertempat di Bukit Tinggi. Langkah ini sebagai Penyelelamatan Republik Indonesia setelah Soekarna dan Hatta serta kawan kawan ditangkap dan nenjadi tahanan Belanda di Yogyakarta. Praktis Republik tanpa Pemerintahan, negara tanpa kekuasaan, sangat berbahaya yg bisa diambil kembali oleh emperialis Belanda. Langkah Syafruddin selama 8 bulan di Bukit tinggi ini adalah artikulasi sikap politik masyarakat Minang menyelamatkan Indonesia dari kekosongan kekuasaan.

Mohammad Natsir, Ketua Umum Partai Masyumi yg terkenal dg Mosi Integral. Natsir menawarkan Mosi Integral untuk mengakhir Republik Indonesia Serikat yg diwariskan Belanda. Keberadaan RIS menandakan bhw Belanda belum rela dg kemerdekaan Indonesia. Mosi Integral M. Natsir mengembalikan seluruh wilayah Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mosi Integral disampaikan di forum Parlemen Indonesia tgl 3 April 1950, setelah penolakan hasil Konferensi Meja Bundar di Denhak yang tidak memasukan Irian Barat sebagai bahagian dari RIS. Natsir Pimpinan Masyumi menyampaikan keberatan Pada Muhammad Hatta selaku PM RI pihal KMB tidak memasukan Irian Barat sebagai bagian dari RIS, artinya Irian Barat di luar wilayah kekuasaan Politik RI. Jadi orang orang Minanglah yg telah memberikan sejumlah karya besar yg mewarnai bangunan epistemoogis dan cosmologis ke Indonesiaan kita. Fikiran besar orang Minang bagai nafas, ruh yg menggerakan darah, daging dan tulang belulang ke Indonesiaan kita.

PERAN PENDIDIKAN ORANG MINANG
Sumatra Barat merupakan gudangnya para ulama cendekiawan muslim masyhur seperti Dr. Karim Amarullah ayahnya Buya Hamka, Pimpinan Dumatra Thawalib School. Di Sumatera Barat terdapat sejumlah lembaga pendidikan islam modern salah satunya adalah Madrasah Tawalib, atau Sumatra Thawalib School Pandang Panjang yg mencetak para guru, kiyai ulama dan pejuang.

Saya ingin menyebut dua sosok guru yg amat berpengaruh dari lulusan Madrasah Tawalib Padang Panjang Sumbar: Pertama Prof. Mahmud Yunus yg menulis buku bha Arab dan kamus bhs Arab Indonesia. Kedua buku ini menjadi standar panduan pelajaran bha arab yg dipakai oleh sekolah Islam dari tingkat madrasah sampai Perguruan Tinggi.

Kedua, KH Imam Zarkasyi (alm) pada thn 1930 berangkat Ponorogo Jawa Timur dg tujuan Sumatera Barat, tepatnya di Padang Panjang. Di tempat baru Pemuda Jawa yg berusia 20 thn ini masuk sekolah Sumatra Thawab School yg dimpimpin oleh Dr. Karim Abrullah atau yg dikenal H Rosul ayah kandung Dr. Buya Hamka. Dua thn kemudian Imam Zarkasyi melanjutkan study lanjutannya di KMI atsu Kulliyatul Muallimin Al Islmiah Pimpinan Dr. Mahmud Yunus seorang ahli Pendidikan. Di sekolah yang baru ini dikenal sistem pendidikan modern dg menggunakan dua bhs asing Inggris dan Arab sebagai bhs komunikasi dan bhs ilmu.

Setelah lulusan Madarasah Tawalib KMI Padang Panjang, Imam Zarkasyi kembali Gontor Ponorogo tekun menangelola Pondok Modern Gontor. Merubah Gontor dari Pondok Tradisional, dg memadukan dua tradisi Pesantren yg Clasik dan sustem sekolah yg modern. Yaitu menjadi KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Sistem belajar sekolah, yaitu menggunakan ruang belajar di kls, menggunakan kurikulum modern, sistem pendidikan beradministasi, penggunaan bhs arab dan inggris sebagai bha komunikasi dan bhs ilmu, guru megajar memakai celana panjang, sepatu dan mengenakan dasi, juga jas. Pendidikan yang berorientasi pada pembentukan watak dan karakter maka displin dan organisasi sekolah menjadi hal yg penting dan sangat menonjol diperlukan. Olehnya KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Ponoroga terus berkembang menjadi lembaga Pendidikan terbaik, tempat bersemi anak anak bangsa yg datang dari seluruh penjuru negeri bahkan dari luar negeri. Gontor yg mashur saat ini, tempat bersemi tunas tunas peradaban bangsa juga merupakan hasil sumbangan modernisme pendidikan yg tumbuh di rana Minang.

Jadi tanpa harus menawarkan dagangan Pancasila sebagai factor kohesivitas ke Indonesiaan, orang orang Minang sdh sangat meng Indonesia. Bisa dilacak dihampir seluruh pelosok negeri di sana ada kehidupan orang Minang. Bayangkan saja migrasi orang Minang ke berbagai sudut republic ini untuk menegakan kehidupan. Mereka bisa bermigrasi dari satu tempat yang lain dg mudah, bahkan menetap dan menjadi warga di setiap tempat di mana mereka menempati. Masyarakat setempatpun tidak merasa resah atau tergangganggu dg kedatangan orang Minang sebagai pendatang.

Kenapa orang orang Minang begitu mudah bermigrasi dari negeri asal ke pulau pulau di nusantara ? Dan kenapa begitu mudah orang Minang mendapat penerimaan oleh masyarakat setempat ? Tentu dg mudah dijawb: 1). Orang minang kemanapun pergi mereka sll membawa falsafah Minang, “Adat bersendi Sara, dan Sara bersendi Kitabullah”. Bila disingkat Adat orang Minang Agama Islam. Bhw orang Minang memandang kehidupan ini dg kaca mata Islam, meyakini adanya Tuhan, maka dimanapun dia bisa hidup. Tuhan tempat bergantung, berharap, dan mengadu nasib. Inilah pandangan optimisme yg mendorong orang Minang bisa menjadi perantau ke manapun. 2) Orang Minang membawa konsep kemanusiaan. Bhw manusia adalah mahluk ciptaan dan pilihan Tuhan yg terbaik dan tersempurna. Manusia dihadirkan untuk mewakili peran dan posisi Tuhan di muka bumi. Olehnya manusia Minang ke manapun pergi adalah merupakan representasi Tuhan membangun peradaban di muka bumi. Sebagai representasi Tuhan memiliki watak kebaikan, kebenaran dan keindahan. Inilah watak universal manusia. Maka di manapun manusia Minang berada akan sll membawa diri dan menempatkan diri dlm kondisi apapun. Orang Minang menyebarkan nilai kemanusiaan, berbuat baik dan benar, menolong dan mencintai sesama. Orang Minang juga membawa spirit persatuan, dimana tempat orang berada dia sll membangun kohesivitas sosial dg lingkungan dimanapun berada. Tiga factor itu adalah ajaran atau nilai nilai substasif dari Pancasila.

Saya ingin memberi satu contoh, di Larantuka ibu kota kabupaten Flores Timur. Kota ini identik dg kota umat katholik. Tetapi orang Minang yg islam bisa menghidupkan perekonomian di sini. Warung Padang, losmen, toko toko pakian dikuasai oleh orang Minang. Bahkan ada satu warung makan Minang terletak persis di seberang jalan antara Gereja Kathedral dan Rumah Jabatan Bupati, Kantor DPRD Flores Timur. Jadi sesungguhnya orang Minang telah membawa Pancasila kemanapun bermigrasi. Bahkan warga Minang menjadi orang Indonesia di manapun berada tanpa harus dilabelkan dg Pancasila.

PERTANYAAN KEPADA PDIP ?
Pancasila manakah yg diyakini oleh segenap warga PDIP, Pancasila 1 juni, Pancaila 22 Juni 1945 atau Pancasila 18 agustus 1945 ? Jika 1 juni berarti bukan Pancasila tapi Trisila atau eka sila. Selain pada 1 Juni 1945 baru pandangan umum tentang Pancasila, selain Soekarno juga terdapat tokoh lain yg memberikan pidato. Pancasila 22 Juni 1945 adalah kesepakan Piagam Jakarta yang terdapat 7 kata Pada sila Pertama Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi Pemeluknya. Atau kah Pancasila yg diputuskan pada tgl 18 Agustus 1945 dg menghilangkan 7 kata diganti dg KETUHANAN YG MAHAS ESA, berarti “qul huwallahu ahad” penegasan dari Kibagus Hadikusuma utusan Muhammadiyah. Muhammadiyah. Wakil umat islam dlm PPKI pun menyetujui demi Keutuhan Rakyat dan Indonesia merdeka.

Namun yg paling penting selama PDIP memimpin menjadi Partai Penguasa, atau sejak Ibu Megawati 2001 -2004 maupun pada periode Joko Widodo 2014 -2019 maupun periode 2019 – 1924 apakah PDIP sdh menginstitusikan Pancasila secara murni dan konsekuwen dlm kehidupan berbangsa dan bernegara ?

Lihat saja praktek demokrasi politik kita sangat liberalistik, politik tanpa nilai dan moral di dalamnya. Perebutan kekuasaan hanya bergulir pada orang yg punya uang dan orang orang kiranya dekat dg pmilik partai politik sehigga bisa diatur oleh uang dan jabatan, Politik Transaksional sungguh sangat buruk. Ekonomi kita dikuasi oleh segelintir orang, 1 % penduduk non pribumi menguasai 70 % ekonomi rakyat Indonesia. Rakyat kaum pribumi tidak punya tanah, kalau matipun harus beli tanah untuk kuburan. Hukum, hanya menjadi alat kekuasaan bagi partai penguas untuk memukul, menginjak, memenjarakan lawan politik. Hukum tidak pernah tegak untuk melahirkan keadilan. Memang negeri ini tanpa keadilan. Pertanyaannya, adakah Pancasila di negeri ini ?

Andaikan ada nilai nilai Pancasila dari kelima sila itu terinstitusi dlm pengelolaan bernegara tentu politik kita tidak liberalistik. Harusnya Politik berbasis Pada Pancasila yaitu politik yg memiliki nilai moralitas yg tinggi, berbasis pada kedaulatan rakyat, dan dilaksanakan dg sistem musyawarah mufakat. Kalau demikian praktek pranata politik Indonesia, maka persatuan Indonesia dan keadilan sosial akan tercipta dg sendirinya.

Olehnya berbagai ambigu yg muncul. Seperti pertanyaan berikut ini: apakah sila sila Pancasila telah menginternalisasi yg sanggup merubah watak dan karater birokrasi kita yg berorientasi pada pelayanan dan pensejahteraan rakyat ? Apakah Pancasila telah melahirkan negara yg berkeadilan, apakah Pancasila telah memartabatkan kedaulatan politik rakyat, dan apakah Pancasila telah melahirkan tatanan rakyat yg berkeadilan sosial dan keadilan ekonomi ? Apakah Pancasila telah menjadi perekat negara bangsa ?

Andaikan ada Pancasila dlm oenyelenggaraan bernegara, ada Pancasila dlm pergaulan interaksi sosial, ada Pancasila dalam pembangunan politik, dan hubungan antara parpol dan parpol, hubungan agama dan negara, maka tentu tidak akan ada kriminalisasi dan pengintimidasian terhadap para ulama dan muballigh ?

Jangan jangan Pancasila hanya jargon kosong tanpa makna substansif yg productif. Akibatnya kehidupan rakyat semakin menderita dan tertindas dlm banyak hal. Pancasila rupanya hanya kamuflasi oleh kaum opurtunist tetapi dibalik itu hanya meninggalkan penderitaan dan kemiskinan bagi rakyat sebangsa. Tindakan demikian tentu mengabsurdkan Pancasila atau menjadikan Pancasila ideologi sampah yg terhinakan. Maka sampai kapanpun Pancasila tidak punya nilai magic bagi rakyat. Boleh jadi negeri ini diselenggarakan oleh kekuasaan tanpa ideologi Pancasila.

Makna Pancasila dan emplementasinya sebagai ideologi dan Falsfah negara, hanya sebatas ferbalisme public. Kemudian diklaim oleh segelintir orang untuk kepentingan Pemilik Modal, Kaum feodal, oligharcy dan untuk penindasan rakyat.

Ciputat 20 September 2020
MHR. Shikka Songge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *